Pemalangan – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasan partainya tidak mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-V PDIP pada 24-26 Mei 2024.
Hasto menegaskan yang diundang ke Rakernas PDIP adalah mereka yang menjaga demokrasi, hukum dan mau menegakkan hukum.
Sebab, kata Hasto, Rakernas PDIP ke-V ini digelar dalam momentum semangat reformasi untuk melawan sisi gelap kekuasaan. Di sisi lain, lanjut Hasto, publik telah merekam bahwa pemilu 2024 merupakan pemilu yang paling brutal.
“Dan itu terekam kuat dalam memori publik. Terekam kuat dari apa yang disuarakan oleh para tokoh-tokoh civil society, para guru besar, para ahli hukum dan para seniman bahkan budayawan yang menyimpulkan bahwa pemilu 2024 merupakan pemilu yang paling brutal dalam sejarah demokrasi Indonesia,” kata Hasto di kantor PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024).
“Diwarnai berbagai bentuk kecurangan yang diawali dengan suatu kontruksi rekayasa hukum di MK,” tegasnya.
Terlebih, kata dia, adanya tiga hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan dissenting opinion atau berbeda pendapat mengenai sengketa pilpres 2024.
Hasto menyatakan hal itulah dasar PDIP hanya mengundang figur-figur yang memiliki semangat dalam menjaga hukum dan demokrasi.
“Dari spirit itu yang tentu diundang adalah mereka-mereka yang memiliki spirit di dalam menjaga demokrasi hukum. Menegakkan negara hukum, menegakkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat,” ujar Hasto.
Lebih lanjut, Hasto menegaskan, PDIP memiliki pijakan yang sangat kuat terhadap sejarah. Apalagi, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri juga punya pengalaman melawan rezim otoriter Orde Baru.
“Itulah yang akan diundang PDI Perjuangan di dalam Rapat Kerja Nasional yang ke-V,” tegas Hasto.
